Soppeng – Bupati Soppeng, Suwardi Haseng menghadiri silaturahmi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial (bansos) tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pendamping PKH, melainkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, DTSEN bersifat dinamis dan harus terus diperbarui agar penyaluran bansos tepat sasaran, mencakup perubahan kondisi ekonomi, domisili, hingga data warga.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas sinergi program pusat dan daerah. Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Sulsel berhasil turun 0,24 persen atau sekitar 17.000 jiwa pada 2025.
“Pemutakhiran data menjadi kunci agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Soppeng menyatakan kesiapan penuh mendukung program Kemensos, termasuk penguatan DTSEN, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pengentasan kemiskinan di daerah.
Pemkab Soppeng, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pilar sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.